9 views
(foto: kontan.co.id)

Petugas Pajak Juga Bisa Intip Rekening Pedagang Online

Pajak masih menjadi hal yang dihindari oleh banyak orang. Maklum saja, pendapatan atau penghasilan akan berkurang karena kewajiban membayar pajak. Bagi para pedagang, pajak dianggap mengurangi keuntungan atau laba. Begitu pula pembeli yang merasa dibebani penambahan harga.

(foto: kompasiana.com)

Pada 2016 lalu, para pedagang online sempat dikejutkan rencana pemerintah menerapkan pajak untuk aktivitas jual beli di dunia maya. Kini, bukan hanya para wirausaha yang merasa kaget, tapi pasti dirasakan seluruh lapisan masyarakat menyusul kabar terbitnya aturan terbaru perpajakan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Produk hukum tertanggal 08 Mei 2017 itu memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk mengakses data nasabah seluruh lembaga keuangan di Indonesia.

(foto: republika.co.id)

Tentu saja, aturan ini serta merta juga berlaku bagi para pedagang online. Karena rekening bank menjadi salah satu syarat penting bertransaksi di internet. Hanya saja, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, petugas pajak tidak boleh sewenang-wenang mengintip rekening nasabah bank.

(foto: detik.com)

“Bukan berarti kalau otomatis bukan berarti ada kesewenang-wenangan. Saya enggak suka sama dia lalu saya cari account-nya. Itu akan kami jaga, otomatis artinya dirjen pajak punya kewenangan untuk keperluan perpajakan, bukan yang lain. Makanya protokol akan dibuat dalam bentuk PMK,” ujar Sri dilansir finance.detik.com (18/05/2017).

Kehadiran aturan ini memicu banyak tanggapan. Tak dapat dipungkiri, sesuatu yang baru kerap menimbulkan pro dan kontra. Dari Senayan dikabarkan DPR akan memanggil Menteri Keuangan berkaitan Perppu tersebut.

“Ya pasti. Menkeu akan diundang Komisi XI pada masa sidang baru nanti,” ujar Anggota Komisi XI, Hendrawan Supratikno kepada kompas.com, di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Warga masyarakat tentu berharap para wakilnya di gedung parlemen sana bisa memastikan bahwa aturan ini kelak akan membawa dampak positif.

Memang banyak aspirasi rakyat yang berkaitan perpajakan. Seperti halnya harapan kalangan praktisi jual beli online yang meminta agar pemerintah bertindak bijak sebelum memberlakukan pajak bagi mereka.

(foto: merdeka.com)

“Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam kampanye taat bayar pajak. Hanya saja, pajak para pelaku UMKM di market place jangan disentuh dulu. Kalau sekarang, bisa buyar, bablas, sentuhlah lima hingga 10 tahun ke depan setelah semua tertata,” ungkap Founder/CEO Bukalapak, Achmad Zaky saat berbicara di “Seminar for Young Entrepreneur” di Solo, Minggu (21/05/2017), sebagaimana dilansir suaramerdeka.com.

Saat ini aktivitas ekonomi jutaan rakyat Indonesia cukup banyak yang ditopang jual beli online. Tengok saja, ragam penawaran yang berseliwiran di sejumlah platform media sosial. Namun kita harus percaya pemerintah tak akan menyengsarakan rakyatnya sendiri.

Terlebih sektor UMKM telah ikut memutar roda perekonomian bangsa. Jangan sampai, saat jadi PKL di tepi jalan kucing-kucingan dengan Trantib atau Satpol PP, beralih jualan di dunia maya malah dikejar-kejar petugas pajak. Semoga tidak begitu.

Tolong sebarkan...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *