Topjurnal.com | Komisi ll DPRD Kabupaten Batubara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Senin 14/12/2020 terkait pembangunan rehab jalan produksi perikanan di pantai sejarah Desa Prupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara yang menelan anggaran Rp 1.230.000.000 itu, UPT Dinas Kehutanan KPH2 Siantar Tamuk Roy Martin S.Hut akui adanya penebangan hutan mangrove. Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (PUPPTPI), Dinas Perikanan Kabupaten Batubara, Azmi menyampaikan soal pemindahan lokasi pelaksanaan proyek yang semula berada di Desa Gambus Laut, ke Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara. Azmi mengatakan, peralihan lokasi ini berdasarkan SIMDA, yang mana titik Pembangunan tidak ditetapkan, melainkan Pembangunan Rehab Jalan Produksi Perikanan di Kabupaten Batubara.
"Karena lokasi awal yang berada di Desa Gambus Laut, berpotensi akan terdegradasi terkait pengembangan wilayah industri Kuala Tanjung. Oleh sebab itu, pihaknya mencari lokasi pengganti. "Inikan kearifan lokal, harus kita carikan alternatif tempat lain agar budidaya kerang tetap ada di Batubara. Nah setelah kita lihat kemarin, rupanya sebagian besar bibit kerang yang dibudidayakan di Gambus Laut, ada di depan Pantai Sejarah.
Jadi dilokasi itu yang pas dan bibit banyak disana," pungkasnya. UPT Dinas Kehutanan KPH2 Siantar Tamuk Roy Martin S.Hut akui adanya penebangan hutan mangrove. "Tidak dipungkiri pasti ada penebangan hutan mangrove, kemarin pasti ada 10-20 pasti ada. Permen LHK P.13 / 2020 karena peraturan LHK itu belum keluar, kita belum mengadopsi ke Permen ini, Jadi kita melakukan skala kecil, istilahnya hanya mempresingkan seminimal mungkin, istilahnya melakukan penebangan bakau. Jadi setelah kita melakukan peninjauan lapangan, kita pilihlah lokasi yang ada sekarang, kebetulan di lokasi juga memang kerapatannya jarang, disitukan ada pembibitan.
Setelah kita berkoordinasi kepada kelompok tani cinta mangrove, kebetulan kelompok tani cinta mangrove itu mitra Dinas Kehutanan, mereka di kasi izin untuk mengelola, tidak boleh memperjualbelikan atau mewariskan. Jadi kelompok tani cinta mangrove menyusun rencana kerja tahunan. Diawal tahun 2020 kelompok tani sudah menyampaikan RKU dan RKT, namun belum melampirkan untuk jalan keramba kerang.
Jadi diawal September 2020 kelompok tani cinta mangrove mengusulkan atau menyampaikan laporan ke UPT KPH2 Siantar tentang adanya kegiatan pembangunan jalan keramba kerang dipantai sejarah. Jadi ini skala dadakan, belum mengacu kepada RKU dan RKT, jadi pimpinan KPH2 Siantar menunjuk atau membuat tiem, kita melakukan peninjauan lapangan, kita berkoordinasi sama kelompok tani dimana akan dibuat.
Memang yang disampaikan kelompok tani ini, kan pembuatan jalan keramba kerang ini 2 X 200 meter, jadi hasil peninjauan lapangan yang kita peroleh itu, yang masuk dalam kawasan hutan hanya 2 X 100 meter, selebihnya itu merupakan perairan. Awalnya pas kita peninjauan lapangan itu, kita mau membuatnya di muka kantor BKD, setelah kita teliti,di pilah pilah, disitu kerapatan mangrove agak tinggi, jadi kita mencarikan yang kerapatan mangrovenya agak rendah", tendas Roy. Rapat RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Batubara, Ismar Khomri menghadirkan sejumlah pihak diantaranya, Dinas Perikanan Kabupaten Batubara, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kelompok Tani Cinta mangrove, Kepala Desa Perupuk serta sejumlah masyarakat. RDP ini sangat penting dilakukan. Belakangan ini banyak dinamika terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait proses pembangunan proyek jalan produksi perikanan.
Pada forum ini kita hadirkan beberapa pihak terkait untuk memberi penjelasan," katanya. Diharapkan, dari rapat dengar pendapat (RDP) ini didapatkan keterangan yang jelas terkait proyek pembangunan jalan produksi perikanan, sehingga masyarakat dapat memahami proses pembangunan yang sedang berlangsung. ,"Selanjutnya komisi ll DPRD Kabupaten Batubara akan melakukan rapat internal b
