Topjurnal | Presiden Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (16/12) siang mengumumkan pelaksanaan vaksinasi corona untuk seluruh masyarakat gratis. Presiden menyatakan setelah "menerima masukan dari masyarakat" dan melakukan "penghitungan ulang mengenai keuangan negara", dapat saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
Jokowi selanjutnya menyatakan , "Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021." Selain itu, presiden mengatakan telah menginstruksikan menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinansi gratis.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengumumkan akan menjadi penerima vaksin pertama, "untuk memberi kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman." Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk terus menjalankan 3M, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, untuk kebaikan semuanya. Pernyataan Jokowi itu menyusul kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya komersialisasi vaksin. Sebab sebelumnya, pemerintah menyiapkan dua skema vaksin, yakni yang gratis dan mandiri atau berbayar. Berapa dana yang dibutuhkan? Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah masih bisa menggunakan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 untuk menaggulangi biaya vaksinasi Covid-19, jika dana yang dibutuhkan sekitar Rp55,5 triliun. Angka itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir November lalu untuk penanganan Covid-19, termasuk program vaksinasi. "Jadi sumber pertama itu menggunakan SILPA tahun 2020, terutama di pemerintah pusat kan antara Rp100-150 triliun. Yang kedua juga dari SILPA daerah, yang juga sekitar Rp100 triliun. Bayangkan. Itu belum realokasi. Apalagi kalau anggarannya cuman Rp55 triliun, pasti bisa dibayar lunas, tanpa harus mengutak-atik di APBN 2021," kata Tauhid kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12). "Kalaupun itu masih dirasakan sulit, saya kira memang kita masih bisa melakukan proses realokasi dari yang kenaikannya paling besar, misalnya [Kementerian Pekerjaan Umum] PU itu kan 2021 itu hampir dua kali lipat untuk belanjanya.
"Saya kira ada problem begini, nggak mungkin seluruh anggaran PU itu bisa habis semua di tahun 2021 karena ada kapasitas kelembagaan, kapasitas pengadaan barang dan jasa, kapasitas SDM untuk melakukan eksekusi sedemikian besar bisa selesai di tahun 2021. Termasuk juga di pertahanan keamanan, yang saya kira masih bisa dilihat meskipun jumlahnya relatif lebih kecil daripada di, katakanlah, PU. Menurut saya itu bisa juga jadi pertimbangan," tambahnya.
Tauhid merujuk pada anggaran pertahanan yang meningkat sekitar Rp20 triliun dibandingkan tahun 2020. Lebih lagi, Tauhid mengatakan bahwa ada berbagai macam jenis vaksin Covid-19 dengan harga yang berbeda-beda. Dalam memperkirakan anggaran, ia mengestimasi harga vaksin untuk satu orang adalah sekitar Rp450.000. Pemerintah, lanjutnya, bisa memberi vaksinasi gratis pada sekitar 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp144 triliun. Dalam hal ini, perkiraan 160 juta adalah yang jumlah yang menjadi prioritas yang harus divaksin dari seluruh penduduk Indonesia, yang mencapai sekitar 260 juta orang. "Apabila anggarannya lebih besar dari itu, Rp145 triliun atau lebih, maka kita bisa lihat seberapa jauh itu bisa dianggarkan di tahun 2022. Kan kalau kita lihat, 2021, berapa sih vaksin yang bisa disediakan oleh supplier? Kan tidak bisa sampai 320 juta vaksin, asumsinya 160 juta penduduk, pasti kan bertahap," tutur Tauhid.
Beberapa vaksin diperkirakan membutuhkan dua dosis untuk mencapai tingkat kekebalan maksimal. Hingga waktu penulisan berita ini pada Rabu (16/12) sore, pemerintah belum mengumumkan jumlah dosis yang akan disediakan dalam skema vaksinasi, maupun jenis vaksin yang akan digunakan. Sebelumnya, pemerintah mentargetkan memvaksin sekitar 182 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan program vaksinasi masih sedang disiapkan. "Mohon menunggu penjelasan yang lebih teknis ini pada rilis selanjutnya karena masih dalam tahap finalisasi. Pada prinsipnya aksesibilitas masyarakatlah yang utama," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19.
Sumber BBC
